Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan belum memberikan persetujuan mengenai relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI). Adapun berdasarkan izin ekspor konsentrat yang berlaku saat ini, izin ekspor konsentrat perusahaan hanya berlaku hingga 31 Mei 2024.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan pemerintah hingga kini belum memberikan persetujuan mengenai relaksasi izin ekspor untuk PTFI.

Namun yang pasti, pemberian relaksasi ekspor akan mempertimbangkan progres pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga di Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur yang saat ini sedang berjalan.

“Yang jelas poinnya adalah kalau yang namanya tujuan dari pada UU No. 3 Tahun 2020 itu adalah berdirinya smelter,” kata Tri di gedung Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Rabu (17/4/2024).

Lebih lanjut, Tri membeberkan untuk pembangunan smelter PTFI saat ini sudah memasuki tahapan Mechanical Completion. Setelah itu tahapan berikutnya yakni dilanjutkan dengan uji coba atau commissioning.

“Nah commissioning memang belum bisa 100%. Nah barangnya mau diapain itu yang jadi masalah karena ada potensi (kehilangan pendapatan negara) US$ 2 miliar,” kata Tri.

Sebelumnya, Presiden Direktur PTFI Tony Wenas blak-blakan perlunya perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga perusahaan yang akan berakhir pada Mei 2024 mendatang.

Tony menyebut, negara bisa kehilangan pendapatan hingga US$ 2,2 miliar atau setara Rp 31,7 triliun (asumsi kurs Rp 15.872 per US$).

Seperti diketahui, PTFI masih diberikan izin ekspor konsentrat tembaga hingga Mei 2024 sembari menunggu pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Gresik, Jawa Timur, tuntas dikerjakan.

Saat ini progres pembangunan smelter Freeport tersebut sudah mencapai 92%, dan ditargetkan pembangunan rampung pada Mei 2024, dan mulai beroperasi pada Juni 2024. Namun demikian, diperkirakan baru bisa beroperasi penuh 100% pada akhir 2024.

Oleh karena itu, Freeport mengajukan perpanjangan izin ekspor sampai smelter barunya itu beroperasi penuh pada Desember 2024.

“Ya kan kalau kita nggak bisa ekspor, penerimaan negara akan berkurang kira-kira US$ 2 miliar, Rp 30 triliun berkurangnya, dalam kurun waktu Juni sampai Desember,” kata Tony di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/03/2024).

Tony mengatakan, pembahasan terkait perpanjangan izin ekspor ini sudah dibicarakan pada tingkat menteri. Ia pun mengaku tidak menyinggung hal ini dengan pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini, Kamis (28/03/2024).

“Itu kan pembicaraan lewat level menteri. Masa sama presiden. Nanti tanya menteri,” kata Tony.

[Gambas:Video CNBC]


Artikel Selanjutnya


Pabrik Terintegrasi Tambang Nikel Cs RI Gak Nambah Sejak 2020 lho..


(miq/miq)




Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *