Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki program perlindungan sosial (perlinsos), di mana di dalamnya terdapat bantuan sosial (bansos) reguler dan bantuan untuk kebutuhan tertentu. Hal ini perlu dipahami untuk mengetahui fakta anggaran anggaran negara yang dikeluarkan.

“Pelaksanaan perlinsos antara lain program pemerintan yang terdiri dari bansos reguler, perlinsos lainnya dan pada kondisi tertentu yang termasuk dalam reguler PKH, ini merupkan bansos kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam program penanganan fakir miskin diolah dan ditetapkan sebagai penerima manfaat,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sidang MK, Jumat (5/4/2024)

Program ini dilandasi oleh Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Ini kemudian diturunkan melalui Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan aturan di tingkat teknis.

Adapun program perlinsos, berisikan kartu sembako yang disalurkan secara non tunai kepada penerima manfaat. Kemudian program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang merupakan bantuan uang tunai perluasan akses dari pemerintah kepada peserta didik dari keluarga miskin dan KIP kuliah untuk level perguruan tinggi.

Di samping itu, juga ada program PBI jaminan kesehatan nasional, pemberdayaan ultra mikro, serta subsidi energi dan non energi. “Ini memiliki anggaran terbesar di tahun 2024 yaitu Rp277 triliun,” terangnya.

[Gambas:Video CNBC]


Artikel Selanjutnya


Jokowi di NTT, Cek Bendungan Mbay Hingga Bagikan Bansos!


(mij/mij)




Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *